Dunia sepertinya akan dihadapkan dengan tantangan baru yaitu kondisi ekonomi global yang diproyeksi akan gelap gulita di tahun depan. Walau begitu, banyak pihak mengatakan kalau Indonesia takkan terlalu terdampak oleh situasi panas ini.
Ririek Adriansyah selaku Ketua Umum ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia), Rabu, (30/11) menjelaskan kalau dampak dari resesi ini takkan terlalu berpengaruh.
“Seperti yang kita ketahui, dunia sedang bersiap-siap untuk menghadapi resesi global, berbagai indikasi ditunjukkan dengan adanya inflasi yang tinggi serta pertumbuhan GDP yang rendah atau cenderung stagnan di berbagai belahan dunia,” papar Ririek dalam acara akhir tahun Indotelko.
Sementara itu, Ririek juga menambahkan kalau dampak dari perlambatan ekonomi ini akan berpengaruh pada industri telekomunikasi Indonesia. Ririek optimis, masih banyak peluang dan ruang pertumbuhan di pasar indonesia yang dapat menggerakkan pertumbuhan industri yang tetap positif.
“Dengan sinergi dan kolaborasi industri indonesia, kami yakin bisa bertahan, menghadapi tantangan ke depan serta mendorong industri dan ekonomi yang lebih sehat,” terangnya.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail mengatakan, industri telekomunikasi atau digital menjadi solusi dan harapan untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tak stabil tersebut.
“Ketika kita berbicara mengenai resesi ekonomi global, maka industri telekomunikasi atau digital justru menjadi solusi. Industri digital merupakan sebuah tumpuan harapan dari berbagai macam sektor yang lain,” kata Ismail.
Menurutnya, salah satu dorongannya adalah aktivitas kehidupan yang sangat bergantung pada ekonomi digital, karena ruang digital merupakan alternatif untuk memperbaiki efektivitas di dan efisiensi berbagai macam aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, marketing, payment ship dan berbagai macam rantai distribusi.
Ismail juga mengatakan, ada beberapa strategi yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu deregulasi, perubahan posisi pemerintah dari regulator menjadi investor, menjadi produsen perangkat CPA, penguatan literasi digital dan membangun data center nasional.
“Yang pertama adalah melakukan deregulasi, artinya berbagai macam regulasi yang dahulu dianggap sebagai hambatan bagi teman-teman pelaku industri dalam melakukan bisnis, sekarang sudah dilakukan pendekatan baru dengan hadirnya UU Cipta Kerja,” ujar Ismail.
UU Cipta Kerja bisa memberikan kebebasan kepada pelaku industri untuk melakukan berbagai macam kolaborasi, mulai berbagi infrastruktur secara aktif hingga sharing spectrum. Selain itu, Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan lainnya membutuhkan investasi dan pembiayaan yang cukup besar.
Maka dari itu, pemerintah melakukan perubahan posisi yaitu tak hanya menjadi regulator namun menjadi investor, yaitu dengan membangun infrastruktur-infrastruktur yang dibutuhkan bagi telco operators. Contohnya, membangun backbone dengan membangun Palapa Ring yang mengelilingi seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah juga berinisiatif untuk meluncurkan satelit HTS Satria-1 yang kapasitasnya cukup besar, sebagai salah satu pemenuhan kepentingan publik.
Pemerintah juga memposisikan diri sebagai pendorong hadirnya CPA, seperti handset, laptop, tablet lainnya dengan tingkat kandungan lokal konten yang cukup tinggi. Dengan TKDN yang cukup tinggi, diharapkan banyak perangkat dari brand global yang diproduksi di Indonesia.
“Ini akan bermanfaat karena akan lebih murah dan mendorong industri dalam negeri agar ikut serta dalam penyiapan hardware. Diperlukan tingkat kompetensi yang cukup agar infrastruktur bisa dimanfaatkan dengan baik. Literasi digital ini memiliki berbagai tingkatan, dari user atau pengguna hingga advance,” tambahIsmail.
Terakhir, pemerintah akan membangun data center nasional untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Dengan data center ini, diharapkan akan diperoleh suatu tingkat pelayanan publik yang lebih baik dan lebih berkualitas dan tentu saja berorientasi pada keamanan atau security.
“Dengan dibangunnya infrastruktur Data Center yang melingkupi seluruh kepentingan layanan-layanan di pemerintahan, maka mudah-mudahan pelayanan publik dan pelayanan pemerintah akan menjadi lebih baik,” pungkas Ismail.
(Indonesiatech)
Komentar