Dalam rangka mengatasi hoaks yang masih bermunculan di masyarakat, Kominfo menggelar sebuah webinar dengan judul “Anti Hoaks RKUHP (Urgensi Literasi Digital Dalam Melawan Hoaks Pada Proses Pembentukan Informasi Kebijakan Publik)”. Webinar ini disiarkan juga melalui Youtube Ditjen IKP Kominfo pada Kamis (17/11).
Masyarakat masih dengan mudah mendapatkan infromasi tanpa memastikan kembali sebuah kebenarannya yang tentunya dapat merugikan dan membuat kegelisahan para masyarakat dan tidak jarang menjadi ajang perpecahan kelompok.
“Oleh karena itu, dukungan untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan salah satunya adalah dengan melaksanakan literasi digital kepada masyarakat, baik oleh pihak terkait misalnya institusi, pemerintah, ataupun komunitas,” jelas salah satu narasumber, Anggota Komisi I DPR RI Farah Putri Nahila.
“Walaupun masyarakat telah cakap dalam digital, namun masyarakat perlu diberikan edukasi terkait dengan pengguna informasi yang tersebar di era banjir informasi,” katanya menambahkan.
Menurut Farah, dari data Kominfo per periode 1 Agustus 2018 sampai dengan 22 Juni 2021 terdapat 8.499 isu hoaks yang ditemui. Secara garis besar yang banyak adalah hoaks terkait isu bidang politik 1.252, kemudian isu pemerintahan 1.702 dan bidang kesehatan yang sampai saat ini masih terus bertambah mengenai Covid-19.
Menjelang pemilihan umum atau pilpres, memang semakin banyak pemberitaan hoaks yang ditemukan di sosial media. Namun, tidak hanya hoaks dan hate speech diantisipasi akan semakin bermunculan di media sosial.
Prof. Henri Subiakto selaku Guru Besar Komunikasi Unair Surabaya menjelaskan, berperannya algoritma yang dengan periode waktu beberapa tahun belakangan ini menjadi pemicu utama penyebaran hoaks ditemukan di media sosial.
“Ketika seseorang percaya hoaks, dia (masyarakat) memiliki pandangan tertentu maka algoritma akan mendekatkan konten-konten yang sesuai dengan pemikiran dengan karakter masing-masing,” pungkasnya.
(Indonesiatech)
Komentar